Palangka Raya, lintasfakta.net – Penurunan APBD Kalimantan Tengah dari Rp10,2 triliun menjadi Rp5,3 triliun menjadi salah satu isu fiskal terbesar tahun ini. Namun, Gubernur H. Agustiar Sabran memastikan bahwa seluruh pelayanan publik, terutama pendidikan, tidak akan terdampak pemangkasan anggaran tersebut.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menjelaskan bahwa hampir Rp1 triliun tetap dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru. “Instruksi Pak Gubernur jelas, pendidikan tidak boleh disentuh oleh pemotongan anggaran,” kata Reza, Selasa (25/11/2025).
Reza menegaskan pemerintah mengambil langkah efisiensi yang menyasar sektor birokrasi, bukan pelayanan publik. Pemotongan TPP pegawai, pembatasan perjalanan dinas, dan larangan kegiatan hotel menjadi kebijakan inti demi menjaga APBD tetap fokus kepada masyarakat.
Selain menjaga anggaran pendidikan, pemerintah tetap menjalankan program digitalisasi sekolah, penguatan kompetensi guru, serta pembangunan sarana prasarana di sejumlah daerah. Reza memastikan bahwa semua program berjalan sesuai timeline.
Menurutnya, meski anggaran menyusut drastis, komitmen Gubernur terhadap perbaikan kualitas pendidikan tidak berubah. Bahkan sejumlah program penguatan SDM disebut tetap mendapatkan prioritas.
Reza menambahkan bahwa keputusan TPP guru ASN masih menunggu finalisasi dari TAPD. Meski demikian, Disdik terus memperjuangkan kesejahteraan guru karena perannya sangat vital dalam layanan pendidikan.
Dengan fokus efisiensi belanja birokrasi, pemerintah berharap APBD yang terbatas tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan hak dasar, terutama akses pendidikan.(via/red)
