Palangka Raya – Lintas Fakta – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat sektor pendidikan kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (25/6/2025). Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, hadir langsung untuk memaparkan progres pelaksanaan program prioritas serta menyampaikan usulan terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Reza, pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian besar dalam visi-misi Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, yang tertuang dalam Kartu Huma Betang. Dari delapan program unggulan dalam kartu tersebut, empat di antaranya bersinggungan langsung dengan dunia pendidikan.
“Separuh dari isi Kartu Huma Betang berkaitan langsung dengan Dinas Pendidikan. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Bapak Gubernur terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan,” ujar Reza di hadapan anggota Komisi III DPRD Kalteng.
Empat program yang disebutkan meliputi BLT sebesar Rp2 juta per KK, Sekolah dan Kuliah Gratis, Akses Lapangan Kerja melalui PKDS Berkah, serta Program 1000 Rumah Guru. PKDS Berkah atau Pelatihan Kompetensi Dasar Siswa menjadi salah satu inovasi unggulan Disdik Kalteng. Program ini dirancang agar lulusan SMA/SMK memiliki tiga sertifikasi kompetensi nasional yang diakui oleh BNSP, sebagai bekal memasuki dunia kerja.
“PKDS ini menjadi langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja sejak dini. Program ini eksklusif, hanya ada di Kalimantan Tengah dan khusus untuk putra-putri daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Disdik Kalteng juga telah menyalurkan lebih dari Rp40 miliar dana BOSDA kepada sekitar 37.000 siswa kurang mampu yang tersebar di wilayah pedalaman. Menurut Reza, komitmen Gubernur dalam menjamin pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu benar-benar dijalankan secara serius.
“Seluruh anak dari keluarga tidak mampu dan dari pedalaman digratiskan sepenuhnya oleh Bapak Gubernur. Sedangkan untuk keluarga berpenghasilan di atas UMP, pembiayaan pendidikan menyesuaikan,” jelas Reza.
Sejalan dengan semangat keterbukaan dan akses luas terhadap pendidikan, program PKDS kini bisa diakses secara mandiri oleh siswa melalui platform digital. Program ini telah diimplementasikan sejak 2024 dan terus mengalami penguatan di tingkat pelaksanaan.
Dalam kesempatan yang sama, Reza juga menyoroti masih adanya laporan terkait praktik penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak boleh terjadi lagi di bawah kepemimpinannya.
“Saya sudah menghimbau seluruh sekolah untuk tidak menahan ijazah. Itu merupakan arahan langsung dari Bapak Gubernur. Jika dilanggar, kepala sekolah bisa dicopot,” ucapnya tegas.
Di hadapan Komisi III, Reza menyebut belum ada pergeseran atau tambahan anggaran yang signifikan dalam draf perubahan APBD 2025. Namun, Disdik telah mengusulkan tambahan anggaran khusus pada pos sarana dan prasarana sekolah, termasuk pengadaan meja dan kursi belajar berkualitas untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif.
“Kami ingin memastikan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Maka dari itu, penguatan sarpras jadi urgensi dalam perubahan anggaran ini,” tutup Reza saat diwawancarai awak media seusai rapat.(red)
