Palangka Raya, lintasfakta.net – Penyusutan APBD Kalimantan Tengah tahun ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian besar-besaran. Kendati demikian, sektor pendidikan tetap tidak tersentuh pemangkasan. Hal ini merupakan arahan langsung Gubernur H. Agustiar Sabran yang menegaskan bahwa hak masyarakat harus tetap dilindungi.
Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa hampir Rp1 triliun tetap dialokasikan untuk tenaga pendidik. “Belanja masyarakat wajib dilindungi, bukan dikurangi,” tegas Reza pada Selasa (25/11/2025).
Sementara itu, sektor birokrasi justru menjadi target penghematan. Pemerintah melakukan pemotongan TPP pegawai, mengurangi perjalanan dinas, hingga mewajibkan seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan di gedung pemerintah.
Meski efisiensi diberlakukan ketat, seluruh program pendidikan tetap berjalan optimal. Digitalisasi sekolah, pelatihan guru melalui LMS Huma Betang, serta pembangunan sarana pendidikan terus dipacu sesuai jadwal.
Reza menilai kebijakan efisiensi adalah langkah realistis dan tepat sasaran. Dengan belanja birokrasi yang ditekan, ruang fiskal bagi layanan publik tetap terjaga.
Terkait TPP guru ASN, Reza menjelaskan bahwa pihaknya tetap melakukan komunikasi intensif dengan TAPD agar keputusan yang diambil tidak merugikan guru sebagai pilar pendidikan.
Dengan pendekatan ini, Pemprov berharap kualitas pendidikan Kalteng tetap meningkat meski menghadapi tantangan fiskal. Reza menegaskan bahwa pembangunan SDM tidak boleh terganggu oleh situasi keuangan daerah.(via/red)
