Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pendidikan sebagai hak dasar, bukan sekadar layanan. Melalui serangkaian program strategis yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Kalteng tancap gas menghadirkan pendidikan gratis dan bermutu dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi.
Tak hanya slogan, kebijakan ini dibarengi aksi nyata. Gubernur H. Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemprov kini menanggung penuh biaya pendidikan SMA/SMK/SKH bagi yang tidak mampu dan dari pedalaman, termasuk juga bantuan kuliah gratis bagi ribuan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan dari daerah pedalaman.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak, dari desa sampai kota, dari pesisir hingga pedalaman, bisa sekolah dan kuliah tanpa terbebani biaya. Ini bukan bantuan, ini hak mereka sebagai warga negara,” tegas Edy saat memimpin upacara Hardiknas di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Jumat (2/5/2025).
Salah satu gebrakan besar yang tengah disiapkan adalah program kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa. Program ini akan secara resmi diluncurkan pada peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah, 23 Mei mendatang.
Tak berhenti di pendidikan tinggi, Pemprov Kalteng juga memperluas jangkauan melalui pendirian Sekolah Rakyat, terutama di wilayah-wilayah blank spot pendidikan formal. Sekolah ini dirancang sebagai solusi cepat bagi anak-anak yang belum bisa mengakses sekolah reguler karena keterbatasan geografis.
“Ini bukan sekolah darurat, tapi sekolah harapan. Kita beri mereka guru, kurikulum dasar, dan fasilitas semampu kita. Yang penting, anak-anak tidak putus belajar,” ujar Muhammad Reza Prabowo, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng.
Selain itu, digitalisasi pendidikan juga terus dipacu. Mulai dari distribusi TV interaktif, papan tulis digital, hingga pengembangan aplikasi Pena Kalteng untuk transparansi dan monitoring kondisi sekolah, semua diarahkan pada pembelajaran yang adaptif dan terjangkau.
Untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan bantuan tepat sasaran, Pemprov tengah memfinalisasi regulasi Kartu Huma Betang. Kartu ini akan menjadi integrator berbagai bantuan pendidikan, mulai dari bantuan biaya sekolah, hingga kuliah.
“Seluruh kebijakan kami susun berbasis data. Kami tidak ingin program hanya berjalan di atas kertas. 2026 adalah target semua sistem bisa berjalan penuh,” ungkap Reza.
Total anggaran pendidikan Kalteng tahun ini mencapai Rp2,3 triliun—jumlah yang mencerminkan keseriusan daerah menjadikan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah diuji coba di Palangka Raya dan akan diperluas ke kabupaten/kota lainnya.
“SDM unggul itu lebih berharga dari tambang mana pun. Kalau kita ingin Kalteng melesat, ini jalannya: pendidikan,” tandas Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Apa yang dilakukan Kalimantan Tengah adalah sinyal kuat bahwa transformasi pendidikan tak harus menunggu kebijakan pusat. Ketika daerah bergerak lebih dulu, perubahan bisa dimulai lebih cepat.
Dari kuliah gratis, sekolah rakyat, hingga penguatan digitalisasi, Kalteng sedang membangun masa depan: sebuah provinsi inklusif yang menjadikan pendidikan sebagai hak, bukan kemewahan.
“Ini bukan program pemerintah semata. Ini kerja kolektif kita semua—guru, orang tua, masyarakat, dan anak-anak itu sendiri. Kami hanya memfasilitasi mimpi mereka.” — Muhammad Reza Prabowo
Dengan langkah progresif dan keberanian mengambil keputusan, Kalteng tak hanya mengikuti arus nasional—ia bergerak mendahului, menjadi inspirasi nyata bagaimana pendidikan bisa menjadi jembatan kesetaraan dan kemajuan di tengah segala keterbatasan.(red)
