PALANGKA RAYA, lintasfakta.net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperketat pendataan penerima Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera (HBS) untuk memastikan bantuan pendidikan tinggi benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria. Dari sekitar 3.060 mahasiswa yang sebelumnya masuk dalam skema Kuliah Gratis, sebanyak 2.565 mahasiswa dinyatakan memenuhi kriteria untuk diproses pencairannya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera (HBS) di Aula Berkah Disdik Kalteng, Senin (29/6/2026).
Menurut Reza, pendataan ulang dilakukan sebagai bagian dari evaluasi agar pelaksanaan program tidak menimbulkan pembiayaan ganda. Pemerintah ingin memastikan mahasiswa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Hasil pendataan menunjukkan sekitar 2.565 mahasiswa memenuhi kriteria untuk diproses pencairannya. Nilai usulan anggaran yang telah diajukan mencapai sekitar Rp11 miliar dan saat ini sedang dalam proses administrasi sebagai dasar pencairan di Badan Keuangan Daerah,” jelas Reza.
Ia mengatakan, Program Bantuan Biaya Kuliah HBS merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Program tersebut juga mendukung program prioritas Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Satu Rumah Satu Sarjana.
Reza menyebut program tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses maupun kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena itu, pelaksanaannya harus terus diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Ini adalah wujud kehadiran pemerintah untuk membantu anak-anak Kalimantan Tengah agar dapat mengenyam pendidikan tinggi. Kita patut bersyukur karena program ini terus berjalan dan memberikan harapan, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman,” ujarnya.
Untuk tahap berikutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah akan menuntaskan terlebih dahulu penerima yang telah terdata. Setelah itu, pemerintah membuka seleksi baru bagi mahasiswa dari 36 perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Disdik Kalteng.
Dalam seleksi tersebut, terdapat beberapa kelompok yang akan menjadi prioritas. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang berasal dari wilayah pedalaman, memiliki Kartu Huma Betang Sejahtera, serta berasal dari keluarga yang belum memiliki sarjana.
“Pesan Bapak Gubernur sangat jelas, cari anak-anak yang memang berasal dari pedalaman, yang sudah memiliki Kartu Huma Betang Sejahtera, dan keluarga yang belum pernah memiliki sarjana. Mereka harus menjadi prioritas agar kesempatan pendidikan tinggi benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkap Reza.
Menurut Reza, keberpihakan terhadap masyarakat pedalaman merupakan bagian dari arah pembangunan pendidikan yang ingin memastikan tidak ada anak Kalimantan Tengah kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi hanya karena persoalan ekonomi.
Sementara mahasiswa yang telah memperoleh KIP Kuliah tetap mendapat perhatian pemerintah. Karena biaya pendidikan mereka telah ditanggung melalui program tersebut, bantuan biaya kuliah tidak diberikan kembali. Namun, pemerintah menyiapkan Bantuan Pangan Gubernur sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar mahasiswa.
“Kalau biaya kuliahnya sudah ditanggung KIP Kuliah, kita tidak bisa membantu lagi untuk uang kuliahnya. Tetapi Bapak Gubernur tetap ingin hadir melalui bantuan pangan agar mahasiswa tetap bisa fokus menyelesaikan kuliahnya,” pungkas Reza.
FGD tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov Kalteng, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan perguruan tinggi mitra. Dengan pendataan yang lebih selektif dan prioritas yang jelas, Program Bantuan Biaya Kuliah HBS diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Kalimantan Tengah.(zah/red)
