PALANGKA RAYA, lintasfakta.net – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat komitmen agar Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera (HBS) benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan program tersebut harus diberikan secara tepat sasaran, terutama kepada mahasiswa dari wilayah pedalaman dan keluarga yang belum memiliki sarjana.
Penegasan itu disampaikan Reza saat memberikan arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera (HBS) di Aula Berkah Disdik Kalteng, Senin (29/6/2026). FGD tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan perguruan tinggi mitra.
Reza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah mendukung program prioritas Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, yakni Satu Rumah Satu Sarjana. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Ini adalah wujud kehadiran pemerintah untuk membantu anak-anak Kalimantan Tengah agar dapat mengenyam pendidikan tinggi. Kita patut bersyukur karena program ini terus berjalan dan memberikan harapan, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman,” ujar Reza.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah harus diwujudkan dengan memastikan kesempatan kuliah diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Salah satu perhatian utama diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan keluarga yang belum memiliki sarjana.
“Hari ini konsen Bapak Gubernur sangat jelas, tidak boleh ada anak Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa makan, dan tidak bisa berobat. Itulah arah pembangunan yang terus kami jalankan bersama,” tegasnya.
Untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendataan ulang terhadap calon penerima Program Kuliah Gratis. Dari sekitar 3.060 mahasiswa yang sebelumnya masuk dalam skema bantuan, hasil pendataan menunjukkan sekitar 2.565 mahasiswa memenuhi kriteria untuk diproses pencairannya.
Reza menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan salah satunya untuk mencegah terjadinya penerima bantuan ganda, seperti mahasiswa yang telah memperoleh KIP Kuliah atau bantuan pendidikan dari lembaga lainnya. Adapun nilai usulan anggaran untuk 2.565 mahasiswa tersebut mencapai sekitar Rp11 miliar dan sedang melalui proses administrasi sebagai dasar pencairan di Badan Keuangan Daerah.
Untuk pelaksanaan tahun 2026, pemerintah akan terlebih dahulu menuntaskan seluruh penerima yang telah terdata. Setelah itu, seleksi baru akan dibuka bagi mahasiswa dari 36 perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Prioritas seleksi berikutnya akan diarahkan kepada mahasiswa yang berasal dari wilayah pedalaman, telah memiliki Kartu Huma Betang Sejahtera, serta berasal dari keluarga yang belum memiliki sarjana.
“Pesan Bapak Gubernur sangat jelas, cari anak-anak yang memang berasal dari pedalaman, yang sudah memiliki Kartu Huma Betang Sejahtera, dan keluarga yang belum pernah memiliki sarjana. Mereka harus menjadi prioritas agar kesempatan pendidikan tinggi benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkap Reza.
Sementara bagi mahasiswa yang telah mendapatkan KIP Kuliah, pemerintah tetap memberikan perhatian meskipun bantuan biaya kuliah tidak dapat diberikan kembali untuk menghindari pembiayaan ganda. Dukungan akan diberikan melalui Bantuan Pangan Gubernur sehingga mahasiswa tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar dan fokus menyelesaikan pendidikan.
Melalui penguatan pendataan dan penetapan prioritas tersebut, Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera diharapkan semakin akuntabel dan tepat sasaran. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mewujudkan Satu Rumah Satu Sarjana dan memperluas akses pendidikan tinggi hingga masyarakat pedalaman.(zah/red)
